BuletinMalut.com.HALSEL- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Humein Kiat temukan fakta saat reses masa sidang ke II tahun 2025 ada sebanyak 12 desa di 3 kecamatan belum mendapatkan pasokan listrik.
Lanjutnya, bahwa dirinya ketika melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III telah mengantongi data beberapa desa yang belum dapatkan pasokan listrik. Ada pun desa tersebut yakni Desa Sawat, Kuwo, Ranga Ranga dan Gane Luar di Kecamatan Gane Timur Selatan.
Kemudian, Kecamatan Gane Barat Selatan yaitu Desa Awis, Jibubu, Gane Dalam, Yamli, dan Sekli. Sedangkan untuk di Kecamatan Joronga yakni Desa Kurunga,Yomen dan Liboba.
“Lebih disayangkan di Kecamatan Joronga juga sudah kurang lebih dua dekade pasca pemekaran Kabupaten Halmehara Selatan namun masyarakat belum mendapatkan pasokan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN),” ujarnya. Senin (2/6/2025).
Dia sebutkan, ironisnya meski pun jaringan listrik dan kantor PLN sudah dibangun pada tahun 2017 kemarin. Bahwa untuk warga yang berada di desa-desa tersebut justru lagi menunggu pihak PLN Maluku- Maluku Utara (Malut) pengadaan mesin pembangkit listrik.
Olehnya itu, pihaknya menekankan kepada Bupati Halmahera Selatan agar mendesak PLN secepatnya untuk datangkan mesin pembangkit listrik di daerah itu supaya bisa menjawab kelurahan masyarakat di 12 desa tersebut.
Humein tegaskan, listrik adalah salah satu kebutuhan utama yang wajib untuk dipenuhi pemerintah daerah. Karena para nelayan mau pun pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di pesisir Gane sangat butuhkan aliran listrik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Agar kiranya pemerintah tidak tutup mata terkait dengan infrastruktur jaringan dan kantor PLN yang telah rampung dibangun pada beberapa tahun 2017 kemarin. Ini dinilai dari pemerintah hanya membiarkan begitu saja hak dasar masyarakat untuk dapatkan listrik,” tegasnya.
Menurutnya, listrik bukan hanya sekedar penerangan namun hal itu juga menyangkut masa depan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi rumah tangga dan pelayanan kesehatan. Jika listrik tidak ada maka itu akan berpengaruh pada semua aspek.
Meski begitu, dia menyayangkan, lantaran masih ada 12 desa di 3 kecamatan yang masih terisolir terkait dengan penerangan listrik bahwa pemerintah daerah dan negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
Sehingga itu, bahkan dirinya ketika turun langsung ke desa-desa bahwa listrik adalah salah satu keluhan utama dari masyarakat terutama mereka yang berada pada bagian pesisir. Ini menunjukan pembangunan tidak merata. Pemerintah daerah dan pihak PLN harus duduk bersama mencarikan solusi.
Ia menambahkan, bahwa masyarakat yang ada di 12 desa tersebut adalah bagian dari rakyat Indonesia berhak untuk dapatkan pelayanan seperti dengan daerah lainnya. Kebutuhan dasar seperti ini seharusnya tak terabaikan.
Humein berjanji, dirinya bakal mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen nanti. Masyarakat merasakan kegelapan selama 8 tahun, pemerintah harus hadir jangan sekedar memberikan janji.*(Ril/red).
