BuletinMalut.com.TERNATE- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate keluhkan ulah dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara (Malut) tak kunjung bayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 110 miliar.
Sekretaris (Sekda) Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan persoalan DBH menjadi salah satu dari tiga poin substansi disampaikan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026
“Banggar DPRD itu mempertanyakan terkait dengan DBH, dana bagi hasil provinsi yang kurang lebih Rp110 miliar, kemudian itu kapan bakal dibayar. Untuk poin ini, kami menunggu informasi dari provinsi,” ujarnya. Senin (28/9/2026).
Menurutnya, ketika anggaran dari Pemrov Maluku Utara telah dikucurkan, pembayaran kepada 10 kabupaten/kota diharapkan dapat segera dilakukan, termasuk bagian yang menjadi hak Pemkot Ternate.
Dikatakan, pembayaran DBH tersebut tidak harus sekaligus. Namun, apabila sebagian dari total Rp110 miliar dapat direalisasikan, hal itu sudah cukup membantu Pemkot mendukung program kegiatan hingga akhir tahun.
“Paling tidak berapa persen dari total Rp110 miliar kalau bisa terbayar, sangat bermanfaat kita untuk mendukung program-program kegiatan di akhir tahun 2026 ini,” tegasnya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Bahwa Pemkot tak melakukan penambahan maupun pengurangan anggaran secara keseluruhan. Penyesuaian diarahkan pada sejumlah komponen belanja dan pendapatan melalui pergeseran anggaran.
Meski begitu, untuk penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah supaya belanja minimum pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap terpenuhi.
“Belanja minimum tersebut antara lain yaitu pembayaran gaji, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) buruh sampah di Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, petugas medis serta kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya,” pungkasnya.*(Ril/red).
