BuletinMalut.com.TERNATE- Dewan Pimpinan Daerah atau DPD I Partai Golkar Maluku Utara (Malut) ambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Golkar Kota Ternate tahun 2026.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara, Arifin Djafar, mengatakan, pengambilan alih Musda DPD II Partai Golkar Kota Ternate ke VII tahun 2026 untuk mempercepat langkah kesuksesan kegiatan tersebut.
Lanjutnya, pengambilan alih ini berdasarkan dengan aturan partai supaya Musda cepat terlaksana dengan baik. Sehingga itu, dia menegaskan Musda Golkar Kota Ternate ditunda mulai 12 sampai 22 Oktober 2026 dilanjutkan kembali.
“Bahkan peserta juga menyetujui kegiatan diskorsing sampai 22 Oktober 2026. Kalau laporan pertanggungjawaban ketua demisioner telah disetujui akan diserahkan ke pengurus Maluku Utara,” ujarnya. Senin (12/10/2026).
Ia menepis, untuk pengambilan alih Musda tersebut jangan disalah artikan pembubaran pimpinan sidang sebelumnya. Bahwa hal ini juga tetap bersandar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan aturan lainnya.
Meski begitu, dia mengungkapkan, kandidat bakal calon ketua Partai Golkar Kota Ternate yang lolos verifikasi, menurut Arifin yaitu Makmur Gamgulu dan Ardian Idhan. Tahapan-tahapan Musda ini sudah diserahkan ke Partai Golkar Maluku Utara agar dilakukan verifikasi dan penilaian akhir.
“Kami juga melihat pada pelaksanaannya tadi ada polemik seperti yakni Pimpinan Kecamatan (Pincam) A dan B diangkat dari hasil musyawarah kemudian ditunjuk jadi Pelaksana Tugas (Plt) namun belum lakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) ,” jelasnya.
Kemudian, sesuai pengetahuan dari mereka bahwa hal itu dua duanya sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikantonginya. Atas dasar ini, pihaknya bakal verifikasi kembali polemik terkait penunjukan Plt sebelum tanggal telah ditentukan.
“Kami lihat secara sepintas penunjukan Plt ada yang 1 sampai 2 tahun lalu kemudian dipakai sebagai rekomendasi di Musda VII Golkar Ternate. Penetapan Plt seharusnya pada Oktober 2026 ini,” kisahnya.
Ia menambahkan, ada sebanyak 14 suara yang dipakai dalam Musda ini dan kalau tak sesuai ketentuan maka bisa dibatalkan. Dia menyebutkan, rekomendasi ganda tidak diberlakukan.*(Ril/red).
