BuletinMalut.com.TERNATE- Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (Hipmi Haltim) Jakarta menganggap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) tak serius urus kebakaran hutan.
Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Hipmi Haltim, Fachrullah Jasadi, dia mengatakan sesuai dengan penilaiannya Pemkab terkesan tidak serius mengurus kebakaran hutan hingga permukiman warga.
Lanjutnya, kebakaran hutan di Halmahera Timur ini bukan hanya persoalan lingkungan semata namun itu dianggap mengancam keselamatan masyarakat lantaran api telah merembet ke permukiman.
“Ketika api sudah menyentuh permukiman, ini bukan lagi peringatan awal, melainkan tanda bahwa penanganan yang seharusnya cepat dan sigap tak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya. Sabtu (10/10/2026).
Meski begitu, dampak kebakaran ini tidak berhenti pada kerusakan hutan saja namun sampai menghilangkan sumber pendapatan masyarakat. Kalau pemerintah tak serius maka terkesan membiarkan penderitaan yang berlarut.
Olehnya itu, pihaknya juga mempertanyakan kesiapan sarana serta prasarana persoalan penanggulangan kebakaran oleh Pemkab Halmahera Timur karena keterbatasan armada pemadam.
“Minimnya personel, dan kemudian lemahnya koordinasi lintas instansi tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat berjuang sendiri memadamkan api dengan peralatan seadanya,” tegasnya.
Sehingga ia menegaskan, Pemkab memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan harta dan benda warganya. Ia mendesak pemerintah berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi atau Pemprov Maluku Utara (Malut).
“Tujuan koordinasi itu bertujuan agar minta bantuan armada dan personil dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemrov Maluku Utara sekalian untuk membangun 10 pos di kecamatan supaya memperkuat pemadaman,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa langkah tegas dan terukur di lapangan memperlihatkan lemahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hadapi bencana. Sebenarnya terkait kebakaran dapat diantisipasi.*(Ril/red)
