BuletinMalut.com.TERNATE- Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara merespon cepat informasi aktivitas pengerukan galian Pasir Batu (Sirtu) sungai Ake Dolik Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan (Halsel).
Pengerukan tersebut, diduga tidak kantongi izin sehingga dinilai perlu ditegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Sungai dan Pengelolaan Air di Indonesia serta Penegakan Hukum Pada Sektor Lingkungan hidup.
Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Maluku Utara Mudasir Ishak, memberikan apresiasi positif kepada BWS meninjau langsung lokasi Ake Dolik atas aktifitas galian yang dikerjakan CV Adiguna Sarana.
“Pengerukan ini untuk kepentingan material proyek jembatan Ake Dolik harus sesuai hukum yang berlaku karena itu perlu patuhi pihak kontraktor atau pun lainnya,” ujarnya.
Aktivitas penambangan galian C, berupa yakni pasir, batu, dan kerikil diatur secara ketat dan harus mengantongi izin lengkap dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara dan rekomendasi teknis BWS.
Menurutnya, dokumen lengkap dari ke dua instansi tersebut perlu dikantongi sehingga aktivitas itu dipayungi secara hukum. Tak sampai disitu, ini juga bertujuan mencegah daya rusak air dan potensi ekosistem sungai tetap terjaga.
Meski begitu, bung Dace yang merupakan Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih atau PSMP Maluku Utara mengingatkan kepada BWS atau instansi terkait agar komitmen mengawal polemik ini. Supaya dari pihak rekanan penuhi persyaratan sebagai bentuk keterbukaan dan kepatuhan hukum.
“Kami ajak semua pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pers, dan lainnya supaya turut berperan mengawasi pembangunan di Maluku Utara. Supaya itu terencana dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.*(Ril/red).
