BuletinMalut.com.JAKARTA-Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Jakarta desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar telusuri dugaan korupsi anggaran media sebesar Rp 7,7 miliar di Halmahera Timur (Haltim).
koordinator Lapangan atau Korlap FPAK Jakarta, Bahrudin Parangi, mengatakan, tak ada efesiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Timur.
“Salah satunya terkait dengan biaya belanja langganan jurnal, surat kabar, majalah dan kerja sama media online dengan kode RUP 39324544. Serta pagu yang cukup tinggi Rp 7,7 miliar. Kami mempertanyakan anggaran itu dipakai kemana,” ujarnya. Rabu (28/5/2025).
Sehingga itu, pihaknya mendesak KPK agar segera menelusuri anggaran itu. Lantaran ada dugaan anggaran media siluman Rp 2,5 miliar karena menurutnya hal tersebut telah dititipkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Halmahera Timur. Itu harus dipertanyakan.
Olehnya itu, terkait dengan dugaan korupsi itu maka KPK segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Ricky Chairul Ricfat dan Kepala Bagian (Kabag) Setda Halmahera Timur, M. Zulkifli.
“Bahwa nilai anggaran media Rp 7,7 miliar ada dugaan titipan media siluman dari oknum pejabat daerah di Halmahera Timur untuk meraup keuntungan. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami adalah anggaran sebesar Rp 2,5 miliar,” jelasnya.
Ia kembali tegaskan, terkait itu maka sudah seharusnya KPK dan Kejaksaan Agung atau Kejagung supaya telusuri anggaran yang melekat di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur.
Meski begitu, pasca pihaknya memasukan laporan dia berharap agar KPK menelusuri dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat daerah di Halmahera Timur dan menetapkan tersangka yang terlibat dalam pengelolaan anggaran itu.
Ada pun tuntutan dari FPAK Jakarta:
1. KPK RI. segerah tangkap Setda Halmahera Timur yang dianggab kuras APBD Haltim sebesar Rp. 7,7 miliar
2. KPK segerah telusuri anggaran media kontrak sebesar Rp. 2,5 miliar
3. Tangkap M. Zulkifli sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Protokoler Halmahera Timur.*(Tim/red).
